Home Berita AKSI 1310 : Selain Menolak UU Ciptaker, ANAK NKRI Juga Menuntut RUU HIP-BPIP Dicabut !

AKSI 1310 : Selain Menolak UU Ciptaker, ANAK NKRI Juga Menuntut RUU HIP-BPIP Dicabut !

by redaksi

SUARAUMMAT.NET, JAKARTA – Setelah berbagai aksi yang melibatkan ratusan ribu massa buruh, mahasiswa dan warga masyarakat lainnya pada beberapa hari terakhir di sejumlah daerah, Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) juga akan mengadakan aksi menolak pengesahan UU Ciptaker pada hari┬áSelasa, 13 Oktober 2020 yang dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00.

Kordinator lapangan KH. Abdul Kodir alias ust. Aka membenarkan agenda aksi Selasa yang massanya dari wilayah Jabodetabek. “Jabodetabe saja. Luar kota kita harapkan mereka bikin sendiri di sana. Kalau tidak hari Selasanya, ya Rabu Kamis atau Jum’at,” katanya.

Pendiri FPI wilayah Bekasi ini mengkonfirmasi bahwa tidak ada kordinasi dengan massa dari Buruh maupun Mahasiswa. “Kalau mereka mau bergabung ya monggo. Tidak ada kordinasi resmi,” ujarnya.

Terkait massa yang akan datang, Ust. Aka berekspekasi lebih dari 1000 orang. “Saya kira ribuan lebih kalau seribu duaribu. Karena tidak ada yang bisa membendung umat jika mau datang,” katanya.

Khusus UU Omnibuslaw Ciptaker, kata Ust. Aka, ada 13 masalah yang disoroti ANAK NKRI. Salah satunya adalah “PEMBAHASAN RUU CIPTAKER TIDAK TRANSPARAN DAN TERLALU TERBURU BURU, TIDAK SESUAI AMANAT HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN UU.”

“RUU CIPTAKER MELEMAHKAN KEWENANGAN MUI DALAM PROSES PENGAWASAN KEHALALAN SUATU PRODUK. SERTA MELONGGARKAN PERSYARATAN MENDAPATKAN FATWA HALAL,” bunyi salah satu poin.

“RUU CIPTAKER BERPOTENSI MEMBUKA PINTU PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH EKSEKUTIF, KARENA RUU CIPTAKER BANYAK MENDELEGASIKAN PENGATURAN LEBIH LANJUT KEDALAM KEWENANGAN EKSEKUTIF,” bunyi poin ke 3.

Dari berbagai info dan pamflet yang beredar luas di media sosial, Aksi unjuk rasa dimotori oleh Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya yang tergabung dalam ANAK NKRI.

Tidak Percaya MK, Tuntut Presiden Buat Perppu Pembatalan UU Omnibuslaw Ciptaker

Selain isu utama UU Omnibuslaw Ciptaker, ANAK NKRI juga tetap menyuarakan RUU HIP dan RUU BPIP dicabut. Serta diadili para inisiatornya. Ia mengatakan “yang mendasari itu semua kan itu (RUU HIP-BPIP). Karena ada perubahan haluan ini ya yang menyebabkan adanya UU Cilaka.”

Sementara itu, Korlap lainnya Damai Hari Lubis menegaskan bahwa UU Omnibuslaw harus dihapuskan. “Omnibuslaw harus dihapuskan dengan Perppu. Karena Pak Jokowi sudah beberapa kali menggungkan Perppu. UU ormas bisa,” katanya.

“Kita tidak mau gunakan (jalur ke) MK. Kita sudah tidak percaya MK,” imbuhnya.

Senada dengan Ust. Aka, Damai mengatakan bahwa tidak hanya menuntut penghapusan UU Omnibuslaw, tapi juga menuntut pencabutkan RUU HIP BPIP. (Aan).

You may also like

Leave a Comment