Home Berita Menyikapi UU Omnibuslaw Ciptaker, Ormas FPI, GNPF Ulama, PA 212 & HRS Center Menuntut Presiden Mundur !

Menyikapi UU Omnibuslaw Ciptaker, Ormas FPI, GNPF Ulama, PA 212 & HRS Center Menuntut Presiden Mundur !

by redaksi

SUARAUMMAT.NET, Jakarta – Ormas FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menyatakan menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur/berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.

Hal itu adalah bunyi salah satu poin dalam pernyataan sikap bersama yang diedarkan oleh Ketum PA 212 Ust. Slamet Ma’arif. (9/10). Pernyataan tersebut ditujukan untuk menyikapi kondisi politik hukum nasional terkini, dan yang paling mutakhir penolakan nasional atas terbitnya UU Omnibuslaw Cipta Kerja.

Dalam pers release yang didapatkan suaraummat.net,  FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menyebutkan bahwa kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi Asing dan Asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal (buruh).

Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang dzalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang.

FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menyatakan “Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat.”

“Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezdaliman terhadap rakyat sendiri dan Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan,” bunyi poin 2 dan 3.

Selain itu, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center juga mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezdaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini.

Pada poin yang lain menyatakan “Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Menuntut Partai Partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan Cukong Aseng dan Asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat.”

Pers Release yang diterbitkan di Jakarta, 09 Oktober 2020 / 21 Safar 1442 H tersebut, ditandatangani 4 elemen antara lain Ketua Umum DPP FPI KH. Ahmad Shobri Lubis, Lc, Ketua Umum GNPF Ulama Ust.Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum PA 212 Ust.Slamet Ma’arif, S.Ag, MM. dan Direktur HRS Center Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. dan Imam Besar Dr. HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB, Lc. MA, DPMSS.(Yusuf).

You may also like

Leave a Comment